Berdasarkan Siaran Pers resmi Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor: PR- /L.8.11/Kph.3/09/2026:
– Total Anggaran APBDes: Rp4.030.675.399 (empat miliar tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
– Kerugian Keuangan Negara: Rp706.030.655 (tujuh ratus enam juta tiga puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) — berdasarkan hasil perhitungan Auditor Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
Periode tahun 2022,2023, dan 2024
Tim penyidik tindak pidana khusus kejaksaan negeri Lampung Selatan telah memeriksa 22 orang saksi Menyita 209 dokumen terkait pengelolaan keuangan desa
Memperoleh alat bukti untuk menetapkan tersangka
Tersangka An. SR (53) resmi ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 2 September 2026 hingga 22 September 2026, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT- 03 /L.8.11/Fd.2/09/2026.
Berita penahanan ini disambut lega namun dengan tuntutan tegas oleh warga Desa Hara Banjar Manis. Perwakilan warga sekaligus pelapor menyampaikan:
Alhamdulillah, akhirnya keadilan mulai terlihat. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang telah serius menindaklanjuti laporan kami. Namun ini baru awal! Kami menuntut hukum seberat-beratnya bagi tersangka! Jangan diberi keringanan! Uang rakyat yang dikorupsi itu harus dikembalikan seluruhnya sampai ke rupiah terakhir Dana desa itu untuk membangun desa kami, bukan untuk dikantongi pribadi”ungkap pelapor Arham Alfiyadhi dengan mata berkaca-kaca namun penuh semangat.
"Bukti sudah jelas, kerugian sudah terhitung. Jangan sampai ada kompromi, jangan ada negosiasi. Tuntut hukuman maksimal! Kalau pejabat korupsi diringankan, berarti kita mengajarkan kejahatan itu boleh. Kami warga Desa Hara Banjar Manis akan mengawal perkara ini sampai tuntas. Tidak ada ampun untuk perampok uang rakyat!” Ungkapnya Syahmiril.
“Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu perjuangan kami. Semoga kasus ini menjadi contoh bagi semua pejabat desa lain — mengkorupsi uang rakyat = menghadapi hukum yang tegas dan tidak kenal ampun!”
Tersangka diduga melanggar:
– Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 — ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun(red)