Bandarberita.co.id, kalianda - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan kembali memperkuat langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (11/5/2026).
Rakor yang berlangsung secara virtual tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Dari Kabupaten Lampung Selatan, rakor diikuti TPID dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan.
Dalam forum itu, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sarpono, memaparkan perkembangan inflasi nasional pasca Hari Raya Idulfitri 2026 yang dinilai lebih terkendali dibandingkan periode lebaran pada tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Sarpono, secara umum laju inflasi pasca-Lebaran tahun ini tercatat lebih rendah dibandingkan momentum serupa dalam lima tahun terakhir.
“Secara umum tingkat inflasi pasca-Lebaran lebih rendah dibanding momen-momen lebaran lainnya. Dalam lima tahun terakhir masih terjadi inflasi, kecuali Mei 2024 yang mengalami deflasi,” ujarnya.
BPS mencatat, inflasi nasional pada April 2026 berada di angka 0,13 persen, lebih rendah dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 0,41 persen.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.
“Komoditas utama penyumbang deflasi pada April 2026 di antaranya daging ayam ras, emas perhiasan, cabai rawit, telur ayam ras dan tarif angkutan antarkota,” lanjut Sarpono.
Sementara itu, secara kumulatif selama empat bulan pertama 2026, Indonesia mengalami satu kali deflasi bulanan, yakni pada Januari sebesar 0,15 persen. Setelah itu, inflasi tercatat terjadi pada Februari sebesar 0,8 persen, Maret 0,41 persen, dan April 0,13 persen.
Dengan capaian tersebut, inflasi tahun kalender hingga April 2026 berada di angka 1,06 persen, atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama dalam empat tahun terakhir.
Partisipasi TPID Lampung Selatan dalam rakor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan ketersediaan pasokan, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional. (Kmf/adn)